LATIHAN SOAL PKN KELAS 9 SEMESTER 1

Pilihan Ganda

1.   Organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan diperintah oleh suatu pemerintahan yang berdaulat disebut ....

1. pemerintah
2. rakyat
3. negara
4. kekuasaan

2.   Berikut ini yang tidak termasuk unsur pembentuk negara adalah ....

1. daerah/wilayah
2. pemerintah yang berdaulat
3. pendapatan negara
4. rakyat         

3.   Yang termasuk unsur deklaratif dalam syarat berdirinya negara adalah ....

1. pengakuan negara lain 
2. rakyat
3. pemerintah
4. daerah/wilayah                                

4.   Perhatikan pernyataan berikut ini

1)      melaksanakan penertiban                     

2)      membangun sarana peribadatan

3)      mengusahakan kesejahteraan rakyat

4)      mengatur perekonomian rakyat 

5)      menegakkan keadilan

Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk fungsi negara adalah....

A.  1,2, dan 3                          

B.  1,2, dan 4

C. 1,3 dan 5

D. 3,4, dan 5

5.   Fungsi negara yang ditujukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar merupakan fungsi...

1. pertahanan
2. ketertiban
3. kemakmuran rakyat
4. keadilan

6.   Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah ....

1. kerajaan
2. serikat
3.  kesatuan
4.  kesultanan

7.  Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara adalah pengertian ....

1. upaya bela negara  
2. perlawanan rakyat semesta
3. pertahanan keamanan
4. pertahanan sipil 

8.   Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, merupakan bunyi UUD 1945 pasal ....

1. 27 ayat 1         
2. 27 ayat 3
3. 30 ayat 1
4. 30 ayat 2

                                               

9.   UU No. 3 Tahun 2002 mengatur tentang ....

1. Pertahanan negara        
2. Pembelaan negara          
3. Keamanan negara           
4. Kepolisian negara

10. Berdasarkan UUD 1945 pasal 30 ayat (2), usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia menganut sistem ....

1. perlawanan rakyat semesta                   
2. pertahanan dan keamanan rakyat terlatih
3. pengerahan komponen rakyat terlatih    
4. pertahanan dan keamanan rakyat semesta

11. Sifat Sishankamrata adalah ....

1. kedaerahan
2. kesukuan
3. kemajemukan
4. kerakyatan

12. Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia, TNI dan POLRI berperan sebagai....

1. kekuatan utama
2. kekuatan cadangan
3. kekuatan pendukung
4. kekuatan sukarela

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. TNI

2. Hansip

3. POLRI

4. Wanra

5. Kamra

      Dari pernyataan tersebut, yang termasuk komponen cadangan dalam Sishankamrata adalah....

A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 1, 4 dan 5
D. 2, 4 dan 5

                                                                                 

14. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. Agresi

2. Pelanggaran wilayah

3. Sabotase

4. Misi kebudayaan

5. Pemberontakan bersenjata

6. Penyebaran ideologi

      Dari pernyataan tersebut, yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah....

A. 1, 2, 3 dan 4
B. 2, 3, 4 dan 5
C. 1, 2, 3 dan 5
D. 1, 2, 5 dan 6

15. Upaya untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yaang membahayakan keselamatan bangsa disebut ...

A. Bombarder
B. Blokade
C. Invasi
D. Sabotase

16. Yang tidak termasuk cara-cara penyelenggaraan bela negara adalah ....

A. pendidikan kewarganegaraan

B. pengabdian sesuai dengan profesi
C. diselenggarakan hanya oleh TNI dan POLRI
D. Pengabdian sebagai sukarelawan TNI

17. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara karena dapat menanamkan ....

A.   jiwa anti penjajah

B.   nasionalisme dan patriotisme
C. keberanian
D. rasa solidaritas

18. Sikap negatif yang perlu dihindari oleh siswa  di sekolah dalam menghadapi berbagai ancaman, antara lain....

A.   mematuhi tata tertib sekolah                              

B.   menjaga persatuan sesama teman
C.   terlibat perkelahian pelajar
D.   menjaga nama baik sekolah 

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1.       melaksanakan ronda malam

2.       melindungi teroris

3.       melapor kepada aparat bila terjadi pelanggaran hukum

4.       tidak mengkonsumsi narkoba

5.       melestarikan kebudayaan nasional

6.       mengutamakan kepentingan golongan

      Dari pernyataan tersebut, yang termasuk partisipasi dalam usaha pembelaan negara adalah ....

A. 1, 2, 3 dan 4
B. 2, 3, 4 dan 5
C. 3, 4, 5 dan 6
D. 1, 3, 4 dan 5

                                                                       

20. Sebagai pelajar, bentuk partisipasi aktif dalam upaya bela negara dapat kita wujudkan melalui....

A. ikut wajib militer secara sukarela

B. belajar giat dan berprestasi
C. belajar ilmu bela diri secara serius
D. bersedia memanggul senjata untuk bela negara

21. Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah....

1. pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah  
2. daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya
3. terjadinya pemusatan kekuasaan ke daerah
4. hanya putera-putera daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1)      Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik

2)      Pengembangan kehidupan demokrasi

3)      Persaingan antar-daerah

4)      Pemerataan

5)     Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

6)      Perlindungan warga negara asing di daerah-daerah

Dari pernyataan tersebut, yang menunjukkan arti penting sekaligus menjadi tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah ....

A. 1, 2, 3 dan 4
B. 2, 3, 4 dan 5
C. 1, 2, 4 dan 5
D. 3, 4, 5 dan 6

                                                                                               

23. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah....       

A. Undang-Undang RI no. 29 tahun 2004

B. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
C. Undang-Undang RI no. 23 tahun 2014
D. Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

24. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....

A. Undang-Undang RI no. 30 tahun 2004

B  Undang-Undang RI no. 31 tahun 2004
C. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
D. Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004

25. Perhatikan pernyataan berikut

1)      Politik luar negeri

2)      Pertahanan

3)      Yustisi

4)      Agama

5)      Pendidikan

6)      Pengendalian lingkungan

      Dari pernyataan tersebut, yang menjadi wewenang pemerintah pusat adalah ....

A. 1, 2, 3 dan 4
B. 2, 3, 4 dan 5
C. 1, 3, 4 dan 5             
D. 3, 4, 5 dan 6

                                                           

26. Yang tidak termasuk wewenang pemerintahan provinsi adalah ....

A. penanganan bidang kesehatan          

B. politik luar negeri
C. perencanaan pembangunan
D. pelayanan administrasi umum

27. Yang termasuk wewenang pemerintahan kabupaten adalah ....

A. politik luar negeri

B. pertahanan dan keamanan
C. penanganan bidang pendidikan
D. agama         

28. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....

A. Gubernur
B. Bupati 
C. Walikota
D. DPRD kabupaten

                                                           

29. Badan eksekutif di daerah kota adalah ....

A. Gubernur
B. Bupati
C. Walikota
D. DPRD kota

                                                                                               

30. Menurut UUD 1945 pasal 18 ayat (3), pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....

A. pemilihan umum                     

B. seleksi masyarakat
C. pengangkatan
D. partai politik

                       

31. Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan....

A. desentralisasi

B. tugas pembantuan
C. dekonsentras 
D. otonomi daerah

                                   

32. Pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada gubernur merupakan bentuk pelaksanaan asas ….

A. dekonsentrasi

B. desentralisasi
C. otonomi daerah
D. sentralisasi

                                               

33. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1)      penugasan dari pemerintah kepada daerah

2)      penugasan dari daerah kepada desa

3)      untuk melaksanakan tugas tertentu

4)      tidak disertai pembiayaan dan sarana

5)      bertanggung jawab kepada yang menugaskan

6)      tidak bertanggung jawab kepada yang menugaskan

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan unsur-unsur dari pengertian asas tugas pembantuan adalah….

A.     1, 2, 3 dan 4           

B.      1, 2, 3 dan 5
C.    2, 4, 5 dan 6
D.    3, 4, 5 dan 6

34. Setiap kebijakan/peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang disebut ....

A. kebijakan masyarakat

B. kepentingan umum
C.kebijakan pemerintah
D. kebijakan publik

35. Berikut ini merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ....

A. kebiasaan masyarakat daerah

B. undang-undang
C. adat istiadat daerah
D. peraturan daerah

36. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah ....

A.  tingginya peran serta masyarakat                                    

B. adanya praktik. korupsi, kolusi, dan nepotisme
C.  banyaknya demontrasi
D.  penyalahgunaan kebebasan oleh warga

37. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah ....

A. mendekati warga lain

B. peduli terhadap warga lain
C. memanfaatkan potensi warga lain
D. memenuhi keinginan warga lain

38. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1)      kebijakan publik sesuai aspirasi masyarakat

2)      kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat

3)      masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap wilayahnya

4)      kepentingan kelompok masyarakat terlindungi

5)      pemerintah daerah tidak perlu bersusah payah merumuskan kepentingan masyarakat

     

Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah adalah....

A. 2, 4 dan 5

B. 2, 3 dan 4
C. 3, 4 dan 5
D. 1, 2 dan 3

                                                                       

 39. Apabila kebijakan publik hanya dibuat oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, maka akan dapat menimbulkan dampak negatif berikut ini, kecuali ....

1. timbul protes atau penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut          
2. timbul kecemasan dan keresahan dalam masyarakat      
3. kebijakan yang dikeluarkan tidak bisa dilaksanakan dengan baik
4. masyarakat akan terbiasa patuh pada peraturan pemerintah

40. Berikut ini yang bukan merupakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah ....

1. partisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik
2. partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
3. partisipasi dalam mengevaluasi penyelenggaraan otonomi daerah
4. partisipasi dalam memanfaatkan fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi